Back

Mengenai Istilah PPN Dibebaskan

Mengenai Istilah PPN Dibebaskan

PPN Dibebaskan 

Pernah mendengar istilah PPN dibebaskan? PPN dibebaskan merupakan fasilitas dalam Pajak Pertambahan Nilai. Selain PPN dibebaskan ada juga fasilitas PPN tidak dipungut. Fasilitas PPN ini dapat diberikan sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu maupun untuk seterusnya. 

Pemberian fasilitas PPN baik PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut terbatas pada hal-hal sebagai berikut: 

  • Kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah pabean. 
  • Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu/penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu.
  • Impor Barang Kena Pajak tertentu.
  • Pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang diatur dengan peraturan pemerintah.
  • Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

PPN dibebaskan memiliki kode transaksi 08 sedangkan PPN tidak dipungut memiliki kode transaksi 07. 

PPN Dibebaskan dan PPN Tidak Dipungut

Jika dibaca sekilas, mungkin Anda akan merasa bingung apa sebenarnya perbedaan fasilitas PPN tidak dipungut dan PPN dibebaskan. Jika mengacu pasal 2 dan pasal 3 dan pasal 16B UU PPN, perbedaan PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut sebagai berikut: 

Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak/perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan. Sedangkan pajak masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak/perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan. 

Dasar Hukum PPN Dibebaskan  

Berikut ini beberapa peraturan yang membahas mengenai fasilitas PPN: 

  • Pasal 16B Undang-Undang PPN No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 tahun 2009.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang impor/ penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis.
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.03/2008 tentang pelaksanaan PPN yang dibebaskan atas impor/penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis.
  • Keputusan Ditjen Pajak No KEP 234/PJ/2003 tentang tata cara pemberian dan penatasausahaan PPN yang dibebaskan atas impor/penyerahan BKP tertentu bersifat strategis yang diekspor dan barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. 

Barang Kena Pajak dengan PPN Dibebaskan 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan no. 31/PMK.03/2008, PPN dibebaskan dikenakan pada jenis Barang Kena Pajak sebagai berikut: 

  • Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik dalam keadaan terpasang maupun terlepas. Tidak termasuk suku cadang yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak. 
  • Makanan unggas, ikan, ternak serta bahan baku untuk pembuatan makanannya. 
  • Bibit/benih dari barang perkebunan, pertanian, kehutanan, penangkaran, peternakan dan perikanan.
  • Barang hasil pertanian (terbatas pada jenis NKP yang terdapat pada lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2007).
  • Air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh perusahaan air minum (perusahaan air minum milik pemerintah/ swasta, baik merupakan kegiatan dari satu divisi atau seluruh divisi dari perusahaan tersebut yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan air bersih).
  • Listrik kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6.600 watt. Penyerahannya tidak memerlukan permohonan SKB PPN. 
  • Rusunami dengan kriteria tertentu, penyerahannya tidak memerlukan permohonan SKB PPN ( DIbahas lebih lanjut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK/2008).

The post Mengenai Istilah PPN Dibebaskan appeared first on OnlinePajak.


27/12/2019 8:06:25 Sudah Dibaca Oleh 1 Pengunjung
Baca Artikel Lainnya
1778 mengenai-istilah-ppn-dibebaskan